Audiensi Para Ketua Asosiasi Dengan Sekretaris Daerah Pemkab Bogor

Para Ketua Asosiasi di wilayah Kabupaten Bogor melakukan dengar pendapat dengan pihak Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 di Ruang Rapat I Kantor Sekretariat Daerah Pemkab Bogor di Cibinong. Kegiatan yang digagas oleh KADIN Kabupaten Bogor tersebut dihadiri oleh Pihak Setda, Pimpinan Unit Layanan Pelelangan, pejabat-pejabat SKPD (diantaranya: Dinas Pendidikan, Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan), Forum Asosiasi Kabupaten Bogor dan Para Ketua Asosiasi di Kabupaten Bogor. Semangat penyelenggaraan audiensi adalah dalam rangka menyambut amanat Bupati Kabupaten Bogor agar pengusaha senantiasa menjalin komunikasi dengan penyelenggara pemerintah daerah.

Ketua DPC Gapeksindo Kabupaten Bogor -Gustav Manurung, BE.- hadir dalam acara yang penting itu sebagai bentuk peran serta yang aktif untuk turut menjalin komunikasi dengan penyelenggara pemerintahan setempat, dimana hasil-hasil pertemuan akan disosialiasikan kepada para anggota DPC Gapeksindo Kabupaten Bogor

Dalam audiensi tersebut dibahas tentang seluk-beluk pelaksanaan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh Pemkab Bogor, terutama berkenaan dengan penentuan HPS (harga perkiraan sendiri) atas suatu kegiatan pekerjaan jasa konstruksi, penetapan pemenang lelang dengan penawaran harga terendah dan realisasi pelaksanaan pekerjaan oleh putra daerah.

Diketahui, bahwa Kabupaten Bogor mencakup wilayah yang luas dengan beragam akses untuk mencapai bagian-bagiannya. Untuk lokasi yang berada di daerah perkotaan dan atau memiliki akses dekat dengan sumber perolehan material, maka “biaya jarak” tidak ada. Sebaliknya untuk daerah yang memiliki akses terbatas, maka nilai perolehan material akan bertambah seiiring dengan meningkatnya biaya kirim dan mobilisasi.

HPS atau harga perkiraan sendiri (owner’s engineering estimation) atas suatu pekerjaan jasa konstruksi selayaknya dapat mempertimbangkan lokasi, yakni jarak antara lokasi pekerjaan dengan sumber perolehan bahan baku/material yang diperkirakan dapat menimbulkan eskalasi biaya pelaksanaan. Oleh karenanya, metode pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen penawaran agar memperhitungkan konsekuensi biaya yang ditimbulkan oleh jarak antara sumber perolehan material dengan lokasi pekerjaan, selain memuat pembahasan teknis. Kelak akan terdapat perbedaan HPS di antara pekerjaan yang spesifikasi dan volume setara disebabkan perbedaan lokasi.

Pengusaha yang terbiasa berkegiatan di wilayah Kabupaten Bogor memahami situasi perbedaan lokasi tersebut. Putra daerah dapat dipastikan akan mengenali perbedaan-perbedaan lokasi dan konsekuensinya di wilayah Kabupaten Bogor. Maka dapat dimengerti ketika pengusaha putra daerah akan menawarkan harga pekerjaan lebih tinggi dibanding pengusaha luar daerah yang tidak memperhitungkan secara seksama konsekuensi biaya karena jarak dan aksesibilitas lokasi. Tak heran jika beberapa kali pengusaha jasa konstruksi luar daerah Kabupaten Bogor menjadi pemenang lelang suatu kegiatan pekerjaan karena publish penawaran harga paling rendah.

Pendapat dan usulan-usulan dari hasil audiensi menjadi masukan yang berharga bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk selanjutnya akan menajadi bahan pertimbangan perbaikan penyelenggaraan kegiatan pekerjaan jasa konstruksi.